Pedoman Media Cyber

PEDOMAN
PEMBERITAAN MEDIA SIBER
 
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.
 
Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:
 
1. Ruang Lingkup
 
a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan
    melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers
   dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
 
b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau
    dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar,
    suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti
    blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.
 
2. Verifikasi dan keberimbangan berita
 
a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama
    untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya,
    kredibel dan kompeten;
3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak
   dapat diwawancarai;
4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih
    memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya.
    Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan
    menggunakan huruf miring.
d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya
    verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita
    pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.
 
3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna
    yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan
    Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan
    melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk
    Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan
    tertulis bahwa Isi Buatan pengguna yang dipublikasikan:
1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku,
    agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta
    tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat
    jasmani.
d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan
    Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai
    melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat
    yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi
   Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin
   secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak
    dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang
    melanggar ketentuan pada butir (c).
h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak
    mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
 
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
 
a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik
    Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi
    atau yang diberi hak jawab.
c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat,
    koreksi, dan
    atau hak jawab tersebut.
d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan
     di media
     siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh
     media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan
    koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat
    berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang
     tidak dikoreksinya itu.
e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat
    dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta
    rupiah).
 
5. Pencabutan Berita
 
a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari
    pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak,
    pengalaman traumatik korban
    atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang
    ditetapkan Dewan Pers.
b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah
    dicabut.
c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada
    publik.
 
6. Iklan
 
a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib
    mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, ”sponsored”, atau kata
    lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.
 
7. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam
    peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
8. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media
    Siber ini di medianya secara terang dan jelas.
 
9. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan
    Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.
 
Jakarta, 3 Februari 2012
 
(Pedoman ini ditandatangani oleh
Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Translate »