Undang Undang Pers

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

  1. bahwa
    kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan
    menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan
    bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga
    kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapata sebagaimana tercantum
    dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
  2. bahwa dalam
    kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis,
    kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani
    dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat
    hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran,
    memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
  3. bahwa pers
    nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan
    pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban,
    dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang
    profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum,
    serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
  4. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
  5. bahwa
    Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers
    sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan
    diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai
    dengan tuntutan perkembangan zaman;
  6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

  1. Pers adalah
    lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan
    jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
    dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar,
    suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya
    dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis
    saluran yang tersedia.
  2. Perusahaan pers
    adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi
    perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta
    perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan,
    menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
  3. Kantor berita
    adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau
    media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
  4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
  5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
  6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
  7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
  8. Penyensoran
    adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi
    yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau
    peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau
    kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam
    pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
  9. Pembredelan atau
    pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau
    penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
  10. Hak Tolak adalah
    hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan
    atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
  11. Hak Jawab adalah
    seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau
    sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
  12. Hak Koreksi
    adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan
    informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun
    tentang orang lain.
  13. Kewajiban
    Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu
    informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah
    diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
  14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.
BAB II
ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN
PERANAN PERS
Pasal 2

Kemerdekaan pers
adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan
prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3
  1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
  2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. 
Pasal 4
  1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
  2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
  3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
  4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.
Pasal 5
  1. Pers nasional
    berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati
    norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak
    bersalah.
  2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
  3. Pers wajib melayani Hak Tolak.
Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

  1. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
  2. menegakkan
    nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan
    Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;
  3. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
  4. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
  5. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;
BAB III
WARTAWAN
Pasal 7
  1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
  2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV
PERUSAHAAN PERS
Pasal 9
  1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
  2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.
Pasal 10

Perusahaan pers
memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk
kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk
kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers
wajib mengumumkan nama, alamt dan penanggung jawab secara terbuka
melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah
nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :

  1. a. yang
    berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan
    hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan
    masyarakat;
  2. b. minuman
    keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
Pasal 14

Untuk
mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga
negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V
DEWAN PERS
Pasal 15
  1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
  2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
    1. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
    2. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
    3. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
    4. memberikan
      pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas
      kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
    5. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
    6. memfasilitasi
      organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang
      pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
    7. mendata perusahaan pers;
  3. Anggota Dewan Pers terdiri dari :
    1. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
    2. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
    3. tokoh
      masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya
      yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
  4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
  5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
  6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
  7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
    1. organisasi pers;
    2. perusahaan pers;
    3. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.
BAB VI
PERS ASING
Pasal 16

Peredaran pers
asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17
  1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
  2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
    1. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
    2. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
  1. Setiap orang
    yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang
    berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat
    (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
    tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta
    rupiah).
  2. Perusahaan pers
    yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13
    dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima
    ratus juta rupiah).
  3. Perusahaan pers
    yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan
    pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
  1. Dengan
    berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di
    bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku
    atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau
    belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
  2. Perusahaan pers
    yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib
    menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu
    selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang
    ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

  1. Undang-undang
    Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan
    Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang
    Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
    Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia);
  2. Undang-undang
    Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang
    Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
    Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai
    buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan
    penerbitan-penerbitan berkala;

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini
mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE


Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

     MULADI

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II
PR
Edy Sudibyo
Translate »