Ketua DPW WHN Riau, Sudirman Chan, S.Pd, S.Ag, IR, MM, menuturkan bahwa pembentukan DPD di tingkat daerah merupakan bagian dari konsolidasi organisasi yang bertujuan untuk memperkuat peran WHN dalam mendorong partisipasi masyarakat serta menjawab tantangan sosial, hukum, dan kebudayaan di Riau.
“Wawasan Hukum Nusantara (WHN) berdedikasi untuk memastikan masyarakat memiliki pengetahuan hukum melalui pendidikan, pelatihan, dan bantuan hukum. Kami ingin mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat di seluruh lapisan, terutama di daerah,” ujar Sudirman.
Sudirman juga menjelaskan bahwa WHN didirikan dengan visi memberdayakan generasi muda dalam menegakkan keadilan dan kebanggaan bangsa. WHN telah aktif terlibat dalam berbagai isu hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Klien WHN saat ini mencakup berbagai instansi pemerintah, lembaga swasta, serta pemangku kepentingan di bidang hukum.
Proses pembentukan DPD dimulai dengan penjaringan calon pengurus dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, hingga akademisi lokal. Beberapa daerah seperti Dumai, Kampar, dan Siak disebut telah siap mendeklarasikan kepengurusannya dalam waktu dekat.
WHN Riau menargetkan seluruh kepengurusan DPD di 12 kabupaten/kota akan terbentuk paling lambat pertengahan tahun ini. Setiap DPD akan diberikan mandat untuk menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai organisasi WHN.
Dengan terbentuknya struktur DPD, DPW WHN Riau berharap dapat menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat serta membangun kesadaran hukum yang merata di seluruh pelosok Riau.(red)
