Berita

MAKSIMALKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, PNS/NON PNS HARUS KUASAI “IT” DAN KOMPUTER

 
PORTALBUANA.COM. SURABAYA, Terdengarnya desas desus terkait keluhan masyarakat dalam urusan administrasi di pusat pemerintahan kabupaten Padang Pariaman (kantor Bupati) yang cukup jauh dan menelan biaya yang cukup besar, membuat masyarakat yang berdomisili Kecamatan Sungai Geringging, Aur Melintang, Gasan, dan Sungai Limau merasa gelisah.  Kondisi tersebut terjadi semenjak kantor Pemerintahan Padang Pariaman dipindahkan ke Rimbo Kalam Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung. Selain itu, terjadi pemindahan secara berkala beberapa kantor/Dinas ke daerah sekitar menuju kantor Bupati, yang sebelumnya bertempat di wilayah Kota Pariaman.
 
Kejadian tersebut sudah hampir berlangsung sejak 5 tahun yang lalu, dan sudah pembicaraan yang hangat ditengah masyarakat. Ada yang menanggapi secara positif maupun negatif. Rumor negatif yang beredar, Kecamatan Aur melintang, Sungai Geringging dan Gasan ingin bergabung ke Kabupaten tetangga yakni Agam, ada juga keinginan untuk menyatu dengan Kota Pariaman serta isu terakhir pemekaran diri menjadi sebuah Kabupaten Baru.
 
Gejolak dan kekhawatiran masyarakat ini jika tidak disikapi dan ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara cepat dan sigap, dikahawatirkan menimbulkan riak yang tidak baik di kemudian hari, terutama Kecamatan yang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Agam itu.
 
Salah seorang Tokoh masyarakat asal Sungai Limau yang sudah lama merantau di Surabaya sekaligus Ketua PKDP Jawa Timur Nuris Agusti, SH, M.Kn. kepada Portal Buana diruang kerjanya mengatakan,  mengatasi gejolak dan keinginan sebagian masyarakat tersebut tidak harus dengan pemekaran atau memisahkan diri dari kabupaten induk. Namun masih ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan serta dilakukan Pemerintah. Diantaranya, memaksimalkan pelayanan di kantor Kecamatan dan Nagari. Artinya segala urusan yang biasanya diselesaikan di Kantor Bupati, bisa diselesaikan di tingkat kecamatan saja, ‘terangnya.
 
Kemudian, sebagian pegawai yang menumpuk dikantor Bupati atau Kantor Dinas segera dipindahkan ke Kecamatan maupun UPT setempat. Sehingga kekurangan tenaga dilapangan bisa diatasi serta pelayanan kepada masyarakat lebih bagus. Selanjutnya, solusi yang kedua lanjut pria berkumis putih itu, seluruh pegawai baik pns maupun non pns harus belajar menguasai IT (ilmu dan tehknologi) terutama komputer dan internet. Tidak bisa lagi, berdiam diri dengan kebiasaan yang manual, sekarang zaman sudah canggih dan serba online. Dengan menguasai teknologi komputer dan dunia maya/siber, juga dapat dimanfaatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Jadi masyarakat tidak harus lagi bolak balik lagi kekantor mendapatkan informasi maupun mengirim data, karena sudah bisa melalui email dan website kantor yang selalu aktif sebab dikelola oleh tenaga profesional dan terlatih, “tegas Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat di Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur tersebut.
 
Lebih jauh dijelaskan, dikantor Wali Korong maupun Nagari sebagai pemerintahan terendah di Kecamatan, harus dilengkapi jaringan Komputer dan Internet. Disamping ada ruangan komputer & internet, sebaiknya juga disediakan  perpustakaan mini dengan koleksi buku yang memberikan informasi dan membuka cakrwala berpikir masyarakat. Sehingga dengan adanya fasilitas ini, masyarakat dapat memanfaatkan untuk mempromosikan usaha pertanian/perternakannya ke dunia maya, atau memperoleh informasi terbaru terhadap pengelolaan pertanian/perternakan yang baik. “semua fasilitas harus diberikan secara Cuma-Cuma dan gratis oleh pemerintah, namun pengelolaanya tentu harus ada yang bertanggung jawab terhadap keselamatan barang-barang itu, “Insyaa Allah jika Pemkab Padang Pariaman mewujudkan usulan ini, isu-isu miring seperti diatas tidak akan terdengar lagi di tengah masyarakat, “tutup Nuris. (Zulkifli)
 
 
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA TERBARU

To Top
Translate »