Home / Berita / Semua Partai Wajib di Verifikasi Faktual

Semua Partai Wajib di Verifikasi Faktual


PORTALBUANA.COM. KUALA TUNGKAL, Jum’at 12/01/2018 Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan semua partai politik menjalani proses verifikasi faktual untuk bisa menjadi peserta Pemilu 2019. Perlakuan berbeda kepada partai politik calon peserta pemilu dinilai bertentangan dengan konstitusi.
 
Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mengatakan, MK sendiri sempat mengeluarkan putusan yang sama terkait perlakuan berbeda partai politik untuk bisa ikut dalam pemilu. Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 menyatakan, kepada semua partai harus diperlakukan syarat sama dalam kontestasi partai pada pemilu yang sama.
 
“Perlakuan berbeda bertentangan dengan konstitusi serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai Pasal 27 dan 28 UUD 45,” ujar Manahan saat membacakan pertimbangan hukum perkara nomor 53/PUU-XV/2017 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/1/2018).
 
Menurutnya, syarat terhadap partai di Pemilu 2014 jauh lebih berat ketimbang Pemilu 2009. Dia menuturkan, demi mencapai kesamaan, syarat menjadi peserta pemilu di UU 2012 harus diberlakukan kepada semua partai.
 

 
“Dapat ditarik benang merah yang dipegang pembuat UU, benang merah dimaksud UU tidak boleh ada perlakuan berbeda, perlakuan berbeda dapat diatasi dengan cara peserta mengikuti verifikasi,” ucapnya.
 
Dalam Pasal 173 UU 7/2017 membedakan perlakuan kepada partai politik untuk bisa ikut dalam Pemilu 2019. Verifikasi faktual hanya diwajibkan kepada partai baru, sementara partai peserta pemilu sebelumnya hanya mengikuti proses penelitian administrasi.
 
Dalam prosesnya sejumlah partai, yakni Perindo, Idaman, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Indonesia Kerja (PIKA) mengajukan gugatan ke MK.
 
Menurut Manahan, syarat  partai di Pemilu 2014 jauh lebih berat ketimbang Pemilu 2009. Demi mencapai kesamaan, syarat menjadi peserta pemilu di UU 2012 harus diberlakukan kepada semua partai politik.
 
Uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memuat aturan verifikasi faktual diajukan sejumlah parpol, di antaranya Partai Perindo.
 
Ketua DPD PERINDO TANJABBAR HENDRA KOTO sebelumnya sangat meyakini MK akan mengabulkan gugatan para pemohon dan diikuti dengan berubahnya aturan tentang verifikasi tersebut, baik di dalam UU 7/2017 maupun Peraturan KPU (PKPU) 11/2017.
 
Menurut dia, kewajiban verifikasi yang berlaku bagi semua parpol peserta pemilu menjadi wujud bagi jalannya pemilu yang adil. Diskriminasi dan pembedaan perlakuan terjadi apabila verifikasi hanya diwajibkan bagi sebagian partai.
kami Akan Mengawal Verifikasi Faktual ini khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar terjadi keadilan dan memastikan KPUD dan PANWASLU kab Tanjabbar bekerja ADIL dan Tidak Tembang Pilih. Ujar Koto..( arisman) 

About Portal Buana

Leave a Reply

x

Check Also

Dalam Pilkada Sumut Pendawa Belum Menentukan Sikap

PortalBuana.com. Sumut Sabtu 20/jan/2018 Pendiri pendawa sekaligus ketua DPW. PENDAWA sumut  H. Ruslan SH ...

Translate »
%d bloggers like this: