by

Timses Caleg Mulai Gencar Melakukan Money Politik Bawaslu Sungai Penuh Tutup Mata.

PORTALBUANA.COM – SUNGAI PENUH. Mendekati hari pencoblosan pada tanggal 17 april 2019 yang tinggal menghitung hari timses para caleg giat melakukan pembagian uang ( money politic) kepada masyarakat kota sungai penuh agar pada tanggal pemilihan nanti masyarakat yang sudah mendapat uang tersebut memilih Caleg yang sudah memberikan uang. Adapun nilai uang yang dibagikan tersebut cukup besar. 
 
Dari informasi masyarakat yang sudah menerima uang siraman diduga dari Timses Caleg uang yang diterima sebanyak 200.000 rupiah perorang. Bahkan ada yang menerima 300.000 perorang. Dengan adanya money politik kinerja bawaslu dipertanyakan terkesan tutup mata seakan akan Pembiaran adanya praktek Money Politic. 
 
Syafrudin dari Infestigasi DPP KPK TIPIKOR menuturkan” money politic dengan kata lain siraman yang dilakukan timses masing – masing Caleg sudah merupakan tradisi agar nantinya para pemilih yang sudah mendapat siraman memilih caleg yang yang diunggulkan dalam pemilu nantinya. 
 
Jangan salahkan para caleg terpilih nanti melakukan korupsi karena secara tidak langsung masyarakat sudah menyuruh para caleg terpilih untuk melakukan korupsi sebab suara masyarakat sudah di beli. Untuk Timses masing masing Caleg saya ingatkan Jangan coba coba money politic bilamana kedapatan kami juga rekan rekan LSM lain yang akan melaporkan ke Bawaslu Pusat Kalau memang Bawaslu Kota sungai penuh tidak mampu bertindak. 
 
Saya minta agar panwaslu jangan hanya tinggal diam seakan akan tidak mengetahui sama sekali. Panwaslu pantau terus pergerakan para timses di tiap titik yang rawan akan money politic. Buat rekan rekan LSM mari sama sama kita ikut membantu panwaslu kita pantau pergerakan Timses masing masing caleg. Kalau ada yang tertangkap segera laporkan ke Bawaslu. Ungkap syafrudin dari infestigasiDPP KPK TIPIKOR
 
Syafrudin dari infestigasi DPP KPK TIPIKOR juga menambahkan” perbuatan money politic tersebut jelas sudah melanggar UU bisa dijerat Hukum baik yang memberi maupun yang menerima sebagaimana ketentuan pidana politik uang itu sesuai dengan pasal 187 A yakni setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. 
 
“Maka akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 bulan dan denda Rp 1 miliar. Pidana tersebut juga diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud. 
 
Sementara UU nomor 7 tahun 2017 jika terjadi pada masa tenang. Disebutkan dalam Pasal 523 ayat (2) yakni pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye pemilu dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau berikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung di mana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. Pungkas Syafrudin Dari Infestigasi DPP KPK TIPIKOR mengakhiri pembicaraan. (  fc) 
loading...

Comment

Berita Lainnya